Shohibuddin, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan minta Masrukin, PJ Bupati setempat segera turun tangan atasi sengketa lahan SDN Tamberu 2 di Kecamatan Batumarmar.
“PJ Bupati Pamekasan segera turun tangan untuk masalah ini, agar masalah tesebut tidak berlarut-larut. Kalau untuk sekelas SD saja tak selesai-selesai, kok lucu sekali gitu ya,” katanya, Jumat (13/9/2024).
Dia menilai, Pemkab Pamekasan gagal dalam pendidikan jika tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Jika Pemkab Pamekasan punya bukti kepemilikan, katanya, lebih baik segera tunjukkan.
Dewan Pendidikan Pamekasan, katanya, sudah lama meminta Pemkab setempat segera menyelesaikan persoalan tersebut. Termasuk lakukan upaya mediasi dengan yang mengklaim ahli waris.
“Berarti ini ada PR besar yang belum diselesaikan oleh Kadisdik sebelumnya, waktu masih Pak Zaini. Karena itu, kepemimpinan Pak Alwi mestinya merangkul. Tapi kalau itu sudah terlalu parah, ya sulit juga. Karena itu sangat disayangkan kalau sampai terjadi penggusuran,” ujarnya.
Shohib meminta supaya Pemkab Pamekasan segera memberikan bukti fisik kepemilikannya, jika memang ada. Dengan cara itu, katanya, maka semua pihak bisa yakin sehingga tidak terjadi saling tarik menarik kebenarannya. Atau sebaliknya. Pihak yang mengklaim punya hak milik, untuk segera dibuktikan.
“Tapi prinsipnya pendidikan jangan dikorbankan, sehingga tidak terkatung-katung seperti ini,” imbuhnya.
Dia berharap, tidak sampai terjadi penggusuran, agar tidak ada pihak-pihak yang dikorbankan. Baik dari unsur siswa, pemilik lahan atau yang mengklaim pemilik lahan. Karena ini berkaitan dengan persoalan-persoalan kependidikan.
Shohib menyakini, Pemkab Pamekasan tidak akan kesulitan untuk mencarikan solusi bagi mereka yang mengklaim memiliki tanah tersebut. Selagi ada iktikad baik, katanya, menemukan solusi yang bijak.
Dia menyebut, pembiaran masalah lahan tersebut jadi rapor merah bagi Pemkab Pamekasan. Pasalnya, kabupaten tersebut menyandang predikat “Kota Pendidikan”.
“Kalau seperti ini, predikat “Kota Pendidikan” yang disandang kabupaten ini hanya diatas kertas saja. Buktinya, pendidikan di kabupaten ini masih amburadul seperti ini. Belum lagi kita masuk ke aspek-aspek pendataan dan semacamnya. Bagaimana mengacu pada indeks pembangunan manusia kalau infrastrukturnya saja masih seperti ini?” jelasnya.
Foto: Sejumlah peserta didik SDN Tamberu 2, Batumarmar, Pamekasan terpaksa lakukan kegiatan belajarnya di rumah warga karena lahan sekolahnya masih dalam sengketa. (Dok. Ahmad Rasyidi)
